09

May

UANG JAMINAN LANGGANAN (UJL) BAGI PELANGGAN LISTRIK REGULER (PASCABAYAR)

PT PLN (Persrero) memberlakukan kembali pengenaan Uang Jaminan Langganan (UJL)bagi pelanggannya, setelah sempat dihentikan sejak 1 Januari 2010 silam.  Kondisi ini dilakukan atas keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 424.K/DIR/2013, tanggal 31 Mei 2013 tentang Uang Jaminan Langganan (UJL) yang merespon tekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang meminta agar PT PLN (Persero) mengenakan kembali Uang Jaminan Langganan (UJL).

Selama rentang waktu di mana UJL tidak dikenakan hingga keluarnya keputusan Direksi yang mengamanatkan pemberlakukan UJL kembali, PLN diminta untuk menagih kembali kepada pelanggan yang belum membayar UJL, baik secara tunai mau pun cicilan.

Humas PLN Distribusi Bali, Wayan Redika, yang ditemui PHRI Badung dikantornya (18/2) membenarkan hal tersebut. Pihaknya telah menyurati semua pelanggan yang membayar Biaya Penyambungan pasca keluarnya keputusan untuk tidak memungut UJL hingga di dicabutnya kembali surat tersebut, untuk melakukan pembayaran sesuai mekanisme yang ada. Ia mengatakan bagi pelanggan yang mengajukan permohonan Pasang Baru dan Perubahan Daya pada periode 01 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2013, dikenakan UJL sesuai dengan tarif yang berlaku. UJL ini bisa ditarik kembali oleh pelanggan pada saat berhenti berlangganan secara permanen.

Ditanya tentang tentang isu kenaikan TDL yang rencananya akan dilakukan di tahun 2014 ini, Redika menyatakan, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah. Ia memang sempat membaca rumoer yang dirilis di media masa tentang kemungkinan hal itu, namun itu bukanlah sumber resmi. Meskipun demikian, PLN menghimbau semua pelanggan, khususnya yang bergerak di industri dan bisnis pariwisata  untuk mengedepankan semangat menghemat dan dan mulai mengatur kebutuhan operasional secara financial,  sehingga siap menerima kenyataan walau nantinya ada penyesuaian tarif.

Terkait dengan subsidi listrik, Wayan Redika menambahkan bahwa subsidi dimaksud merupakan besaran nilai yang didapat dari pengurangan Harga Pokok Produksi dikurangi harga jual rata-rata perkWh. Rata-rata HPP listrik di Bali mencapai Rp 1.142 sedangkan harga rata-rata jual Rp 998/kWh, sehingga subsidi listrik  mencapai Rp 144 per KWh.  

Jika kenaikan TDL ini sudah tidak bisa dibendung, tentunya dengan dasar perhitungan yang matang menyangkut kebaikan ekonomi Indonesia, seperti persaingan antar bangsa dan lain-lain, maka pihak pengusaha yang diwakili APINDO meminta waktu 2 sampai 3 tahun untuk penghapusan total subsidi listrik ini, karena pengusaha perlu menyesuaikan diri secara bertahap.

Para pakar mengatakan bahwa semangat subsidi adalah untuk masyarakat yang kurang mampu, oleh sebab itu penghapusan subsidi ini hendaknya mengatur insentif dan disinsentif pelaksanaannya dengan cermat sehingga semangat penghapusan subsidi tidak bertentangan dengan semangat UUD, yang menyebutkan hasil bumi sebanyak-banyaknya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

 

Made Sulasa Jaya

Eksekutif Direktur PHRI Badung

 

Message to webmaster