09

May

Badung secara proaktif mendorong pelaksanaan Sistem Menejemen Pengamanan (SMP) Hotel

sepertinya permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  ini mensyaratkan agar  pemerintah kebupaten /kota sebagai penanggung jawab keamanan daerah dan ujung tombak pengawasan pelaksanaan SMP hotel,  tidak berhenti hanya pada kegiatan sosialisasi,namun juga melakukan pengawasan dengan ikut serta melakukan verifikasi atas hasil audit pelaksanaan SMP hotel.

Perihal keamanan merupakan unsur yang sangat menentukan dalam industri jasa pariwisata, termasuk dalam usaha jasa akomdasi, untuk mendorong pihak pengusaha jasa akomodasi mewujudkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan di hotel maka pemerintah melalui kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia mengeluarkan permen no : PM.106/PW.006/MPEK/2011 tentang Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Hotel.

Dalam pasal 4 permen ini, mewajibkan setiap usaha hotel menerapkan SMP Hotel ini, dan untuk itu pihak kementrian, kepolisian, pemerintah daerah dan mitra indipenden, bersama-sama melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SMP hotel ini. Penerapan SMP hotel ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman gangguan dan/atau bencana, dan mewujudkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan di hotel, disamping untuk meningkatkan kinerja usaha hotel yang bersangkutan.

Pemerintah kabupaten Badung sangat proaktif merespon peraturan menteri ini dengan memberikan sosialisasi dan mendorong para pelaku industri jasa akomodasi yang ada di Badung untuk melaksanakan peraturan menteri ini, karena isu keamanan ini sangat sensitif dengan perkembangan dunia kepariwisataan yang sampai saat ini masih menjadi andalan perolehan PAD kabupaten Badung, sepertinya permen ini mensyaratkan agar  pemerintah kebupaten /kota sebagai ujung tompak pengawasan pelaksanaan SMP hotel ini tidak berhenti hanya pada kegiatan sosialisasi,namun juga melakukan pengawasan dengan ikut serta melakukan verifikasi atas hasil audit pelaksanaan SMP hotel ini.

Prinsip pelaksanaan SMP hotel ini kurang lebih sama dengan pelaksanaan tata kelola jasa akomodasi secara menyeluruh, mencakup perencanaan dan menyusun kebijakan, melakukan pelatihan, mendukung pelaksanaan dan melakukan evaluasi untuk meningkatkan hasilnya, yang dilakukan secara terus menerus secara berkelanjutan.

Dan sesungguhnya tanpa SMP hotel inipun, hotel-hotel sudah  melaksanakan menejemen resiko pengamanan, terlebih lagi hotel yang dikelola oleh menjemen pengelolaan hotel yang bertaraf internasional yang biasanya sudah memberikan semacam standar petern/ template yang harus dijalankan setelah disesuaikan dengan kebutuhan hotel dibawah pengelolaannya, disesuaikan dengan proses bisnis dan ruang pengawasan (space surveillance) hotel bersangkutan, dengan kata lain setiap hotel memiliki prioritas standar pengamanan usahanya, menyangkut pengamanan semua orang, properti secara phisik, properti secara reputasi dan kelangsungan usaha, termasuk pengamanan informasi.

Salah satu contoh proses kegiatan pelayanan hotel adalah penjemputan tamu ke airport dengan resiko keluhan tamu karena tidak ditemukan, bisa jadi karena salah penulisan nama, salah jam kedatangan atau bahkan kesalahan dan kerusakan barang, maka untuk mengurangi resiko kerugian reputasi pelayanan, pihak hotel menetapkan kebijakan dalam pencatatan identitas tamu mulai disaat reservasi, pembuatan daftar tamu yang akan menginap, bagaimana prosedur penjemputan, bagaimana cara penanganan barang, dan sebagainya, dengan harapan tamu akan puas, merasa nyaman dan aman setelah melakukan perjalanan yang melelahkan.  Seterusnya semua kebijakan tersebut diterjemahkan dalam prosedur pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan phisik hotel, fasilitas penunjang pelayanan, kualitas dan kompetensi tenaga kerja, yang harus selalu dingatkan melalui pelatihan-pelatihan yang baik dan efektif.

Banyaknya kebijakan yang harus ditetapkan oleh pengelola hotel sesuai dengan orientasi kegiatan dan proses pelayanan hotel yang berkaitan dengan kenyamanan dan pengamanan seperti misalnya bagaimana mengurangi resiko keamanan kalau terjadi kebakaran, kalau terjadi perkelaian, kalau terjadi gempa bumi, kalau terjadi tsunami, kalau terjadi kecelakaan di hotel, bagaimana menangani tamu yang mabuk, termasuk pengamanan uang usaha, pengamanan informasi, reputasi usaha dan sebagainya, dan semua kebijakan akan muncul dengan sendirinya melalui identifikasi resiko keamanan dengan mengikuti proses/alur bisnis usaha bersangkutan.

Secara umum  SMP hotel ini menekankan pada proses tata kelola kebijakan yang memprioritaskan beberapa kegiatan usaha yang dilaksanakan melalui enam belas elemen proses pelaksanaan kebijakan pengamanan hotel, yang diaudit secara internal maupun secara eksternal sesuai kebutuhan hotel bersangkutan, misalnya ada hotel yang dipersyaratkan oleh mitra kerjanya untuk memiliki serifikasi audit pengamanan dari lembaga tertentu,  namun SMP hotel merupakan persyaratan yang wajib sudah dilaksanakan oleh setiap usaha jasa akomodasi pada tahun 2016,   yang menurut data untuk tahun 2012 dari disparda Bali jumlah usaha jasa akomodasi yang wajib di verifikasi ada 2.212 usaha,  yang sekarang ini bisa mencapai angka diatas 2.500 usaha, jika ditambah dengan usaha yang tidak terregistrasi, oleh sebab itu dibutuhkan kegiatan verifikasi penerapan sistem pengamanan hotel oleh kementrian, kepolisian, pemerintah daerah dan lembaga independen minimal untuk  80 an usaha jasa akomodasi perbulan.

Mewujudkan pencitraan destinasi pariwisata yang nyaman, aman dan berbudaya ditengah persaingan pariwisata dunia sesungguhnya bukanlah pekerjaan mudah yang hanya dibebankan kepada pihak kementerian pariwisata, dan juga tidak mungkin hanya dibebankan kepada pihak kepolisian semata yang jumlah personilnya sangat terbatas, untuk menangkap pengendara sepeda motor tanpa helm saja belum mampu, mendisiplinkan pengendara sambil merokok saja belum mampu apalagi memberikan jaminan keamanan dan keselamatan setiap orang. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan adalah kewajiban semua orang,  khususnya pihak pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pengaman pelaksana regulasi, sekaligus sebagai pihak yang paling berkepentingan untuk mewujudkan keamanan untuk pelaksanaan pembangunan perekonomian pada khususnya,  oleh sebab itu pemerintah daerah kabupaten/kota harus terus didorong untuk menjalankan kewajibannya dalam hal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SMP hotel ini pada khususnya, dan pelaksanaan regulasi lainnya, bersama-sama dengan masyarakat, termasuk pengusaha.

 

Made sulasa jaya

 

Message to webmaster